Solok, - Terbitnya Surat Edaran (SE) wajib vaksin bagi pelajar di Kota Solok direspons oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Adil Makmur.
Fraksi Adil Makmur merupakan gabungan sejumlah partai yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Juru bicara Fraksi Adil Makmur, Ade Merta menyebutkan, adanya SE wajib vaksin bagi pelajar oleh Wali Kota Solok, jangan sampai ada pemaksaan dan ancaman.
“Vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun itu harus dilakukan secara persuasif serta harus disosialisasikan soal vaksinasi terhadap siswa dan orang tuanya, ” ujar Ade dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, Senin (21/9/2021).
Sementara itu, Fraksi Solok Bersatu yang terdiri dari gabungan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga turut mengomentari adanya SE wajib vaksin bagi pelajar.
Juru Bicara Fraksi Solok Bersatu, Deni Nofri Pudung menyebutkan, bahwa pihaknya mendukung percepatan vaksinasi di Kota Solok, termasuk vaksinasi untuk pelajar dalam kegiatan belajar tatap muka.
Tapi, kata Deni, pemerintah harus mensosialisasikan memberikan pemahaman, edukasi yang baik agar proses vaksinasi kepada siswa siswi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
“Kalau siswa siswi yang cedera, cacat, serta meninggal dunia akibat vaksin yang belum disosialisasikan dan belum diberikan pemahaman cara penggunaannya, siapa yang akan bertanggung jawab. Seharusnya, Pemerintah Kota Solok, khususnya Dinas Pendidikan memiliki kepekaan hati yang tinggi terhadap vaksinasi dan beban psikologis siswa siswi serta wali murid karena belum disosialisasikan, ” ujarnya.
Soal vaksin sebagai salah satu solusi untuk keluar dari Pandemi, ucap Deni, pihaknya menyadari hal itu. Tapi, pihak tersebut harus dipertimbangkan secara matang.
“Kami mendukung belajar tatap muka jadi kenyataan. Tapi, wajib vaksin bagi pelajar juga harus mempertimbangkan kesehatan dan beban mental mereka, ” katanya.
Selain itu, Deni juga menyorot terkait bantuan sosial bagi masyarakat. Ia meminta, bantuan itu disalurkan tepat waktu.
“Selain itu, kami juga menyarankan dalam masa Pandemi Covid-19 dan terpuruknya ekonomi masyarakat Kota Solok saat ini, agar pemerintah dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kembali ekonomi masyarakat, ” imbuhnya. (*)
