PPKM Berbasis Mikro, Balitbang Kota Solok Terapkan Ketentuan WFH dan WFO

SOLOK KOTA -   Kota Solok, Sumatera Barat, menerapkan kebijakan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro, sejak 8 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Selama pelaksanaan PPKM berbasis Mikro, dilakukan pembatasan seluruh kegiatan masyarakat mulai dari aktifitas sekolah tatap muka, kegiatn ekonomi bahkan perkantoran.

Sebagai OPD (organisasi Perangkat Daerah) tergolong sektor non-esensial, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) pun ikut memberlakukan aturan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Baca juga: Tim Sosialisasi Perda Sumbar Tentang AKB Kunjungi Kota Solok

Menurut Kepala Balitbang Kota Solok, Marwis, SE, MM, telah menerbitkan surat perintah yang menugaskan 75% ASN Balitbang untuk bekerja di rumah dan tidak diperkenankan keluar daerah tanpa seizin pimpinan.

Dalam surat perintah tugas tersebut, diterangkan Marwis, juga telah diatur penyesuaian sistem kerja bagi ASN Balitbang sehingga terpenuhi ketentuan 25% ASN WFO dan 75% WFH selama waktu berlakunya pengetatan PPKM di Kota Solok..

Baca juga: Usai Lakukan Dinas Luar, Pjs Wako Solok Ikuti Swab Test

“Penyampaian laporan kinerja dan pengaturan presensi selama WFH dengan memanfatkan teknologi informasi. Bagi pegawai WFH sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali ke kantor untuk melaksanakan tugas dalam hal keadaan mendesak atau penting, ” ungkapnya.

Menurutnya, Balitbang Kota Solok sejauh ini pun telah menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas/kegiatan yang digelar, guna mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19.

Baca juga: Menteri Agama, Fachrul Razi, Terkonfirmasi Positif Covid-19

“Dalam setiap kesempatan telah diupayakan agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan termasuk mengingatkan ASN dalam setiap apel pagi dan rapat staf, Namun demikian, masih terdapat ASN Balitbang yang dinyatakan terinfeksi Covid-19, ” tuturnya.

Marwis juga telah meminta BPBD Kota Solok untuk melakukan penyemprotan desinfektan pada Jum’at (16/7) lalu untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan kantor Balitbang.

Baca juga: 2 Orang Warga Kota Solok Menambah Akumulasi Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19

Beberapa waktu lalu, Pemerintah pusat  telah menerbitkan Instruksri Mendagri Nomor 20 Tahun 2021 dengan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk 43 kabupaten dan kota atau pada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali, termasuk salah satunya Kota Solok.

Perpanjangan PPKM Mikro 43 kabupaten dan kota di luar Jawa karena daerah-daerah tersebut masuk dalam assesmen level 4. Untuk kabupaten atau kota di level empat, work from home (WFH) dilakukan 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen.  (Amel)

Baca juga: Indonesia Dapatkan Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin Covid-19 Hingga Tahun 2021