Selesaikan Polemik Kontribusi Air Bersih, Pemkab dan Pemko Solok Tinjau Kembali PKS

SOLOK -    Setelah sempat menghebohkan publik, polemik terkait kontribusi air bersih yang diawali dengan pengancaman pemutusan akses air bersih ke Kota Solok, oleh Bupati Solok Epyardi Asda, Pemerintah Kedua Daerah bertetangga itu akhirnya menggelar Rapat Peninjauan Kembali Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Air Bersih, Kamis, 13 Maret 2023, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dalam rapat tersebut, dari Pemerintah Kabupaten Solok hadir Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, bersama Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala BKD Indra Gusnaldi, SE, M.Si, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama, Kepala Bagian SDA, Kabid Pendapatan BKD, serta Dirut PDAM.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Pentagon, Menlu Retno Marsudi Pastikan Indonesia Tidak Akan Jadi Basis Militer Asing

Sementara dari Pemerintah Kota Solok hadir Sekretaris Daerah Drs. Syaiful Rustam, M.Si, Asisten II Jefrizal, ST, MT, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian SDA, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hubungan Langganan, dan Dirut PDAM.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Solok mengakui adanya kelemahan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Solok terkait pemanfaatan sumber mata air bersih (PDAM) Kota Solok yang sumbernya berasal dari Kabupaten Solok.

Baca juga: Pjs Wali Kota Solok Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2021

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok, dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Solok H. Epyardi Asda memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Solok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal 7 April 2023 lalu.

Sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, akhirnya tepat dalam hitungan waktu 1 (satu) minggu, Pemkot Solok mendatangi Pemkab Solok yang dipimpin oleh Sekda Pemko Solok, untuk penyelesaian polemik terkait kontribusi air bersih yang selama ini diduga dilalaikan oleh PDAM Kota Solok.

Baca juga: Presiden RI Tinjau Kawasan Lumbung Pangan di Humbahas Gubernur Jadikan Peninjauan Sebagai Motivasi Sumut

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang disepakati oleh kedua daerah yang dijadikan sebagai solusi dari seluruh permasalahan yang terjadi, diantaranya terkait dengan temuan BPK-RI Tahun 2022, PDAM Kota Solok bersedia membayarkan kontribusi yang tertunda tahap pertama sebesar 50 persen pada tanggal 5 Mei 2023. Sisanya paling lambat 60 hari pasca pembayaran pertama.

Selanjutnya, kedua belah pihak melalui bagian aset, bagian perekonomian dan PDAM akan melakukan pengecekan kondisi ril water meter ke lokasi sumber air. Pengecekan direncanakan berlangsung pada 15-16 April 2023.

Baca juga: Evaluasi SOP Protokol Kesehatan, Pjs Wako Solok Asben Hendri Kunjungi Dua Kantor Camat

Pemko Solok bersedia mengganti water meter yang rusak pada akhir Mei 2023. Selanjutnya, dilakukan pemasangan di titik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Pemkab berkewajiban menjaga aset kota yang ada di Kabupaten Solok.

Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk BPK/BPKP untuk mengkaji tarif dasar air sebagai rujukan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati dilakukan pada minggu pertama Mei 2023. Untuk penentuan tarif dasar untuk menghitung kontribusi mulai dari bulan Januari 2023 merujuk kepada tarif dasar yang direkomendasikan oleh BPK/BPKP.

Baca juga: Nunung Lantik Bupati Batanghari

Adapun poin usulan kedua belah pihak terkait rencana addendum perjanjian kerjasama, antara lain Pemerintah Kabupaten Solok, sesuai dengan pasal 11 perjanjian kerjasama dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Pemerintah Kabupaten Solok menawarkan revisi/addendum. Memberlakukan tarif khusus bagi pelanggan Kabupaten Solok yang menjadi pelanggan PDAM Kota Solok., sementara untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid, Sekolah, dan lainnya, tidak dikenakan biaya alias gratis. Kenaikan kontribusi dari 15 % menjadi 20%. Pemerintah Kabupaten Solok juga meminta untuk dilibatkan BPK/BPKP dalam merevisi perjanjian kerjasama.

Sementara itu, poin usulan adendum dari Pemerintah Kota Solok adalah Pemerintah Kota Solok sepakat untuk melakukan addendum/perubahan perjanjian kerjasama yang ditandatangani tahun 2019. Untuk angka kebocoran mengacu kepada hasil audit BPKP.

Kemudian, berkaitan dengan pengrusakan yang disengaja oleh pihak-pihak dan sabotase akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyelesaikannya, yang jika diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok mengabaikan, untuk pembayaran kontribusi akan diperhitungkan sebagai kerugian oleh PDAM Kota Solok. Kerusakan akibat bencana alam ditanggulangi secara bersama oleh para pihak. PDAM Kota Solok tetap mengacukan diangka 15% untuk pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Solok, sementara untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid dan Mushalla diberlakukan tarif sosial khusus.

Terkait dengan usulan addendum /perubahan perjanjian kerjasama akan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan melalui pembahasan secara bersama.

Poin-poin yang akan dibahas dalam addendum perjanjian kerjasama akan disesuaikan dengan hasil pembahasan dan rujukan dari BPK/BPKP atau peraturan yang berlaku. Addendum terhadap perjanjian kerjasama disepakati paling lambat pada Bulan Juni 2023.

Baca juga: Joni Ikwal: Pembangunan Fisik di Pesisir Selatan Lebih Banyak dari APBN, dari APBD Mana?